PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau kembali menegaskan pentingnya penempatan figur-figur berjiwa bisnis dan memiliki rekam jejak usaha yang jelas dalam jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen DPRD untuk memastikan BUMD mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau di masa mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa sejak awal proses seleksi direksi BUMD, pihaknya telah mendorong agar posisi strategis tersebut diisi oleh individu yang benar-benar memiliki jiwa entrepreneurship dan pengalaman nyata dalam dunia usaha.
Menurut Edi, BUMD tidak cukup hanya dikelola oleh figur yang memiliki kemampuan administratif semata, melainkan harus dipimpin oleh sosok yang memahami strategi bisnis, mampu membaca peluang pasar, serta memiliki pengalaman membangun dan mengembangkan usaha.
"Makanya kita menyarankan kemarin agar yang dipilih itu adalah orang yang entrepreneurship murni, murni pengusaha, murni memiliki prestasi dalam bidang usaha, supaya BUMD kita ini bisa lebih baik," ujar Edi Basri, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai keberadaan BUMD sangat penting karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD Provinsi Riau.
Menurutnya, semakin sehat dan produktif sebuah BUMD, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Meski demikian, Edi mengaku pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut latar belakang para direksi yang telah terpilih. Komisi III DPRD Riau berencana menelaah biodata maupun hasil asesmen yang dilakukan oleh Panitia Seleksi guna memastikan bahwa para pimpinan BUMD memang memiliki kapasitas bisnis yang dibutuhkan.
Tak hanya itu, DPRD Riau juga akan memberikan perhatian khusus terhadap capaian kinerja para direksi dalam satu tahun pertama masa kepemimpinan mereka.
"Kita akan lihat targetnya, satu tahun pertama ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Apakah menyelesaikan persoalan internal atau sudah ada kinerja yang menghasilkan," tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi III DPRD Riau akan memanggil para direksi BUMD yang telah ditetapkan untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing). Dalam forum tersebut, DPRD akan meninjau kembali visi dan misi yang pernah disampaikan saat proses seleksi.
Beberapa BUMD yang akan menjadi perhatian antara lain PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PER), yang diharapkan mampu menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
"Seperti SPR, PT PER, itu kan sudah, nanti akan kita undang untuk meninjau balik visi dan misi mereka. Visi dan misi ini tidak hanya di atas kertas namun bagian dari kinerja yang harus diwujudkan ke depan," pungkasnya.
Langkah Komisi III DPRD Riau tersebut menjadi sinyal bahwa para direksi BUMD tidak hanya dituntut mampu menyusun konsep dan program kerja, tetapi juga harus membuktikan hasil nyata melalui peningkatan pendapatan perusahaan, perbaikan tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau. **