PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 Tingkat Provinsi Riau, sebagai upaya mempercepat pemenuhan target sertifikasi halal menjelang tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat pada Oktober 2026.
Program ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kehalalan produk bagi masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produknya di pasar nasional maupun global.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif. Menurutnya, sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.
"Kita ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal informasi ataupun mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sertifikasi halal. Industri halal bukan hanya bagian dari identitas masyarakat Riau, tetapi juga strategi penting dalam membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan," ujar Syahrial Abdi saat memberikan pengarahan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 sebagai gerakan bersama guna menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi terdepan dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia.
Dalam paparannya, Syahrial mengungkapkan bahwa Provinsi Riau ditargetkan memiliki 20.000 produk bersertifikat halal. Namun hingga saat ini, jumlah produk yang telah tersertifikasi dan terverifikasi baru mencapai sekitar 13.000 produk.
Artinya, masih terdapat sekitar 7.000 produk lagi yang harus segera dipenuhi dalam kurun waktu dua bulan ke depan agar target nasional tersebut dapat tercapai.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Riau bersama berbagai pihak menggelar sosialisasi secara masif di 38 titik yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Riau mengajak para pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal, agar segera memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang telah disediakan pemerintah.
"Seluruh biaya sertifikasi dalam program ini telah disubsidi melalui BPJPH dan Kementerian Agama. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku usaha," katanya.
Syahrial juga mengingatkan bahwa setelah batas waktu program WHO 2026 berakhir pada Oktober mendatang, kewajiban sertifikasi halal tetap akan berlaku. Namun, fasilitas pembiayaan gratis dari pemerintah yang saat ini tersedia tidak akan lagi diberikan.
Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diminta tidak menunda proses pengurusan sertifikasi halal selama program subsidi masih berlangsung.
Sebagai langkah keberlanjutan pasca-Oktober 2026, Pemprov Riau telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia (BI) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) kabupaten/kota.
Melalui sinergi tersebut, telah disiapkan alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM maupun koperasi di daerah.
Pada kesempatan itu, Sekdaprov Riau juga menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada 25 pelaku usaha yang telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi produknya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau, LPPOM Riau, para pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut.
"Kami berharap sosialisasi yang dilaksanakan di 38 titik ini dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga pesan penting tentang kewajiban sertifikasi halal dapat tersampaikan secara luas dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai," tutup Syahrial. **