PASIR PENGARAIAN - Teka-teki mengenai tingginya biaya handling jamaah haji Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2026 mulai menemui titik terang, namun sekaligus menyisakan kecurigaan besar di tengah publik.
General Manager (GM) Maskapai Lion Group, Ari Azhari, memberikan klarifikasi mengejutkan terkait biaya charter pesawat Wings Air yang viral belakangan ini.
Ari Azhari menegaskan bahwa pihak yang menjalin kontrak charter pesawat senilai Rp4,1 miliar tersebut bukanlah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu, melainkan sebuah perusahaan swasta bernama PT Maharatu Perdana Mandiri.
Klarifikasi ini memicu pertanyaan besar. Pasalnya, total anggaran yang dialokasikan untuk biaya handling 377 jamaah haji Rohul mencapai Rp5,8 miliar. Dengan biaya charter murni ke maskapai sebesar Rp4,1 miliar, terdapat selisih sebesar Rp1,7 miliar yang hingga kini belum jelas peruntukannya.
Berdasarkan penelusuran media, PT Maharatu Perdana Mandiri diketahui dikelola oleh pasangan suami-istri yang diduga kuat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sang istri, Devi Susanti, disebut sebagai ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sementara suaminya, Rinaldi, merupakan ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia.
Saat media ini mendatangi kantor perusahaan tersebut di Kota Pekanbaru, Devi Susanti yang menjabat sebagai Direktur Operasional membenarkan bahwa perusahaannya adalah pelaksana handling keberangkatan haji rute Pasir Pengaraian menuju Batam.
Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh dan meminta media menanyakan langsung kepada suaminya, Rinaldi, selaku Direktur Utama. Hingga berita ini ditayangkan, Rinaldi tetap bungkam dan tidak merespons pertanyaan awak media.
Angka Rp5,8 miliar tersebut jika dikalkulasikan berarti setiap jamaah menghabiskan lebih dari Rp15 juta hanya untuk penerbangan domestik singkat ke Batam. Hal ini memicu kecaman keras dari mantan anggota DPRD Rohul, Darbi, S.Ag.
"Ini sangat fantastis. Masya Allah, hanya ke Batam saja Rp15 juta per jamaah? Angka itu setara tiket PP Indonesia-Mekkah. Ini rute domestik singkat, bukan internasional," ujar Darbi dengan nada heran.
Darbi mencurigai adanya praktik "pemain gelap" yang mencari keuntungan di tengah ibadah haji. Ia menegaskan akan memantau ketat persoalan ini dan tidak segan membawanya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan unsur mark-up atau perbuatan melawan hukum.
Ironisnya, di tengah kegaduhan ini, jajaran pejabat Pemkab Rohul terkesan menutup rapat informasi. Kabag Kesra Rohul, Saprizal AH, saat dikonfirmasi justru melempar tanggung jawab ke bagian lain. "Silakan koordinasi dengan Kabag BPBJ. Kami fokus pelayanan jamaah," jawabnya singkat.
Setali tiga uang, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Rohul, Muhardan, serta Bupati Rohul, Anton, tidak memberikan respons sedikit pun meski telah berkali-kali dikonfirmasi.
Sikap bungkam para pejabat ini semakin memperkuat kecurigaan publik. Rakyat kini mempertanyakan, apakah anggaran puluhan miliar selama dua tahun berturut-turut ini murni untuk memuliakan tamu Allah, atau justru menjadi ajang mencari keuntungan pribadi di masa kepemimpinan Bupati Anton. (Rin)