MimbarRiau.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM KOREK) Riau dengan tegas menyatakan keberatan dan penyesalan mendalam atas rencana aksi unjuk rasa yang beredar luas di tengah masyarakat, yang dalam substansi tuntutannya dinilai melampaui batas kebebasan berpendapat serta berpotensi menekan dan mengintervensi aparat penegak hukum.
LSM KOREK Riau menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara tekanan massa. Setiap proses penegakan hukum wajib dihormati, dijalankan secara independen, dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan apa pun, termasuk melalui mobilisasi aksi jalanan yang mengarah pada intimidasi moral maupun institusional.
“Kami menolak keras segala bentuk unjuk rasa yang bermuatan tekanan, ancaman, atau penggiringan opini untuk memaksa aparat menghentikan atau mengubah proses hukum yang sah. Itu bukan kontrol publik, melainkan potensi perintangan proses hukum,” tegas LSM KOREK Riau.
LSM KOREK Riau mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat bukan hak tanpa batas, melainkan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan:
LSM KOREK Riau menegaskan Perdamaian antar pihak tidak otomatis menghapus proses pidana, apabila peristiwa tersebut memenuhi unsur delik pidana sesuai hukum.
Penilaian bersalah atau tidak bersalah adalah kewenangan pengadilan, bukan tuntutan massa.
Aparat kepolisian wajib dilindungi dari segala bentuk tekanan, agar dapat bekerja profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum.
LSM KOREK Riau juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menghentikan narasi provokatif dan intimidatif yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan menciptakan situasi kamtibmas yang tidak kondusif.
“Jika ada dugaan kesalahan prosedur aparat, tempuhlah jalur hukum yang sah seperti praperadilan, pengaduan Propam, atau mekanisme pengawasan resmi. Bukan dengan tekanan jalanan yang berpotensi melanggar hukum,” tutup pernyataan LSM KOREK Riau.
LSM KOREK Riau menyatakan mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas intervensi, demi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.