PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memprioritaskan percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Riau saat ini berada pada angka 20,1 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyatakan bahwa angka tersebut harus ditekan secara signifikan agar selaras dengan target pembangunan nasional dan daerah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka tersebut hingga mencapai target yang telah ditetapkan.
“Angka stunting kita berdasarkan SSGI 2024 adalah 20,1 persen. Kami menargetkan prevalensi ini turun menjadi 17 persen pada tahun 2026 mendatang,” ujar Zulkifli, Senin (20/4/2026).
Target penurunan tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029.
Untuk mencapainya, Dinkes Riau akan memperkuat intervensi lintas sektor yang mencakup peningkatan layanan kesehatan, edukasi gizi, hingga perbaikan akses sanitasi bagi masyarakat.
Di sisi lain, Guru Besar Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Riau, Aslis Wirda Hayati, menyoroti tantangan sosial dalam penanganan stunting, yakni adanya stigma negatif terhadap anak yang terdiagnosis stunting.
Menurutnya, label tersebut sering kali membuat keluarga enggan membawa anaknya kembali ke posyandu.
“Ada kendala psikologis di mana keluarga merasa diberi label negatif setelah anak dinyatakan stunting. Akibatnya, mereka cenderung menghindari kegiatan di posyandu. Hal ini tentu menghambat proses pemantauan gizi anak secara rutin,” jelas Aslis.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dari tenaga kesehatan dan kader gizi.
Penanganan stunting harus dilakukan tanpa membuat keluarga merasa terdiskriminasi atau rendah diri di lingkungan sosialnya.
Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan pendekatan sosial yang tepat, pemangku kepentingan berharap target penurunan stunting di Riau dapat tercapai dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. **