ROKAN HILIR - Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi dan Komisaris PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka.
Pasalnya, BUMD kebanggaan masyarakat Rokan Hilir ini tengah berada di titik nadir kredibilitas akibat rentetan skandal dan manajemen yang dinilai bobrok.
Tokoh pemuda Rokan Hilir, Muhajirin Siringo Ringo, mengeluarkan pernyataan menukik terkait proses seleksi ini. Ia mengingatkan bahwa PT SPRH saat ini lebih dikenal luas di Provinsi Riau bukan karena prestasi atau sumbangsih PAD-nya, melainkan karena berbagai persoalan hukum dan tata kelola yang amburadul.
Muhajirin memaparkan fakta pahit bahwa citra PT SPRH telah tercoreng di mata publik. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi, perusahaan daerah ini justru kerap menjadi langganan pemberitaan negatif, mulai dari isu transparansi keuangan hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Sangat memprihatinkan jika kita bicara jujur. PT SPRH ini sudah jadi sorotan di Riau, tapi bukan karena inovasi bisnisnya, melainkan karena kebobrokannya. Dari masalah internal yang mencuat ke publik hingga persoalan yang menyeret ranah hukum. Ini adalah rapor merah yang tidak boleh terulang lagi,” tegas Muhajirin.
Menurutnya, UKK kali ini harus berfungsi sebagai "filter pembersih" untuk memutus mata rantai manajemen yang tidak profesional.
Ia menilai, akar masalah dari runtuhnya performa PT SPRH di masa lalu adalah masuknya figur-figur yang dipilih berdasarkan kedekatan politik atau "titipan" kelompok tertentu, bukan berdasarkan kompetensi.
“Cukup sudah masa lalu menjadi pelajaran. Jangan lagi ada 'orang titipan' yang hanya duduk untuk mengamankan kepentingan kelompok atau sekadar menghabiskan anggaran daerah.
Jika pansel yang dipimpin Prof. Junaidi kembali meloloskan orang yang salah, maka kita sedang merencanakan kehancuran yang lebih besar bagi SPRH,” tambahnya.
Muhajirin meminta Panitia Seleksi (Pansel) dari kalangan akademisi Unilak untuk bertindak seperti hakim yang jeli. Ia menekankan beberapa poin krusial yang harus diperhatikan agar sejarah kelam tidak berulang:
Audit Rekam Jejak: Calon yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum atau kegagalan manajemen di masa lalu harus dianulir.
Uji Integritas: Bukan sekadar pintar berteori bisnis, tapi harus memiliki keberanian untuk menolak intervensi luar yang merugikan perusahaan.
Transparansi Total: Mengumumkan skor dan hasil ujian secara terbuka agar masyarakat tahu bahwa yang terpilih benar-benar yang terbaik.
Harapan besar disandarkan agar PT SPRH bisa bertransformasi dari BUMD yang "bermasalah" menjadi BUMD yang "berjaya". Potensi sektor migas (PI 10%) dan sektor pembangunan lainnya di Rohil seharusnya bisa dikelola secara profesional untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir orang.
“Kita ingin PT SPRH kembali ke khitahnya sebagai perusahaan daerah yang sehat. Kita ingin melihat SPRH menyumbang PAD besar untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit di Rohil. Itu hanya bisa terjadi jika direksinya bersih dan berani membuang pola-pola lama yang koruptif,” pungkas Muhajirin.
Ia berjanji akan terus mengawal proses seleksi ini hingga pelantikan, demi memastikan tidak ada lagi "pemain lama" atau wajah baru dengan mentalitas lama yang masuk ke dalam struktur PT SPRH. **