MimbarRiau.com - SEPERTI sudah diduga, makan bergizi gratis berubah dari program menjadi proyek. Tanpa perencanaan matang, tinjauan akademik, dan studi kelayakan sebelum dimulai pada Januari 2025, kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tanpa pengawasan memadai.
Dengan alasan itu, sejak awal Tempo menyebut makan bergizi gratis sebagai proyek, bukan program. Sebuah program harus disiapkan secara matang, diturunkan dari niat, lalu diselidik secara akademik sebelum diberlakukan. Makan bergizi gratis langsung dimulai dua bulan setelah Prabowo jadi presiden.
Maka begitu mulai, seperti banyak temuan Tempo, mereka yang terlibat di lapangan terafiliasi dengan presiden, keluarganya, dan orang-orang dekatnya. Makan bergizi gratis pun menjadi prismatis, ciri kebijakan di negara berkembang: bagus dalam niat, buruk dalam pelaksanaan.
Kini makin banyak terungkap centang-perenang makan bergizi gratis. Setelah makan telat, kualitas gizi yang buruk, keracunan massal, para pemilik dapur MBG ternyata para pejabat negara.
Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) dirilis pada Selasa, 25 November 2025, menunjukkan 89 dari 102 yayasan pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi obyek penelitian terafiliasi dengan partai politik ataupun kerabat pejabat negara. ICW juga mendapati empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang masih aktif tercatat sebagai pengurus yayasan pengelola MBG.
Dapur MBG menjadi magnet bagi pengusaha karena memberi janji keuntungan dan nyaris tanpa kerugian. Satu yayasan bisa menaungi maksimal 10 unit SPPG. Satu unit SPPG mendistribusikan 2.500-3.000 porsi makanan per hari. Satu porsi Rp 15 ribu.
Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional mengejar target membuka 30 ribu unit dapur hingga akhir 2025. BGN butuh serapan anggaran yang masih sedikit. Jadi, pucuk dicita ulam tiba, pemerintah ingin populis para pejabat negara yang bersuka cita. Sementara anak-anak kita kelojotan massal.